Ambon,
Sertifikasi Penyuluhan Antikorupsi (PAKSI) Jenjang Pertama Jalur Diklat (PELOPOR) di Provinsi Maluku kembali digelar, dengan sasaran ASN Lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Maluku Tahun 2023. Pelaksanaan Sertifikasi 8-10 Agustus 2023 di TUK Sewaktu BPSDM Provinsi Maluku.
Sertifikasi melalui proses asesmen secara tatap muka maupun online dilaksanakan terhadap 31 orang asesi yang telah lolos hasil verifikasi pendaftaran dengan asesor yang berasal dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) KPK RI.
Sertifikasi PAKSI menjadi salah satu strategi pemberantasan korupsi di Indonesia. Sertifikasi PAKSI bukan hanya memberikan pengakuan kompetensi, melainkan juga untuk memastikan bahwa rencana aksi akan terlaksana secara efektif, menarik dan berdampak sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sebagaimana Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 303 tahun 2016 dan Nomor 338 tahun 2017.
Apresiasi yang sangat tinggi disampaikan M. Rofie, Koordinator Harian LSP KPK bagi asesi yang telah menjalankan amanah peraturan untuk menjadi seorang Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI). “Perjuangan para master dari luar kota Ambon dan para master semua untuk mengikuti sertifikasi ini adalah suatu komitmen, salah satu ciri khas PAKSI. Suatu kehormatan para master menjadi bagian gerbong pemberantasan korupsi melalui strategi pendidikan,” ujarnya (8/8).
Jusri Rasyid, Sekretaris Badan mewakili Kepala BPSDM Provinsi Maluku memberikan sambutan dan membuka kegiatan Sertifikasi PAKSI sangat mengapresiasi keikutsertaan asesi mulai dari pelatihan sampai sertifikasi ini dan mengharapkan semua asesi direkomendasikan kompeten oleh asesor.
Perjuangan asesi untuk mengikuti sertifikasi membawa hasil, dari 31 asesi, 30 asesi direkomendasi kompeten. Hasil rekomendasi akan diplenokan di Kantor Pusat KPK untuk menentukan Kompeten sebagai Penyuluh Antikorupsi.
Teruslah bergerak setelah sertifikasi, mari berjuang memberantas korupsi di Indonesia.
“Master siap berAksi! Jujur, Kompeten, Berdaya”.