Bula, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur menyelenggarakan Sertifikasi/Uji Kompetensi Level 1 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada tanggal 29 September 2023 di TUK Sewaktu Laboratorium Komputer SMK Negeri 1 Bula.
Kegiatan ini hasil kerjasama dengan BPSDM Provinsi Maluku sebagai Pelaksana Uji Kompetensi TUK Mandiri Tipe A dengan Pengawas ujian, Ahmad Fauzi dari LKPP RI.
Peserta sertifikasi sebanyak 36 orang yang berasal dari Pegawai Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, yakni 18 peserta program Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Level 1 yang diselenggarakan pada tanggal 7 – 23 September 2023 dan 18 peserta belajar mandiri.
Sertifikasi ini merupakan program yang menetapkan dan memberikan pengakuan kompetensi SDM sesuai standar kompetensi di bidang pengadaan dengan lingkup materi uji, yaitu: manajemen rantai pasokan, pengadaan barang/jasa pemerintah serta kompetensi melakukan perencanaan, mengelola kontrak dan mengelola secara swakelola pengadaan barang/jasa pemerintah.
Untuk bisa lulus dan mendapatkan sertifikat kompetensi , maka peserta harus mencapai nilai ambang batas 65 dari skor 100. Adapun 6 peserta dinyatakan lulus dengan range nilai yang dicapai dari 67-95. Persentase kelulusan meningkat sebesar 50% dibandingkan tahun sebelumnya.
“Selamat bagi peserta yang lulus dan yang belum lulus tidak perlu patah semangat tetapi dapat memacu diri dengan mengikuti pembelajaran dan ujian online atau secara tatap muka dalam penjadwalan berikutnya”, ujar Abdul Gafur Rumagia, Kepala Bagian PBJ Setda SBT.
Henderdjeta Y. Tuatanasy selaku Penangungjawab Ujian menyampaikan apresiasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur yang secara kontinyu menjadwalkan pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi. Hal ini bisa menjadi contoh bagi Kabupaten/Kota yang lain di Maluku bahkan bagi Pemda Provinsi Maluku, sehingga tersedia sejumlah SDM yang kompeten di bidang pengadaan barang/jasa.
Lanjut Tuatanasy, perlu dipikirkan dan diterapkan metode yang tepat dalam proses pelatihan ataupun untuk persiapan ujian, agar mendongkrak angka kelulusan yang selama ini hanya mencapai 20%. Metode yang bisa diuji cobakan, misalnya dengan mengalokasikan beberapa JP untuk magang/praktek di Pokja Pengadaan. Metode magang menurutnya bisa dilaksanakan secara terpadu dengan pelatihan, tentunya seizin LKPP RI ataupun dapat dilakukan secara swadaya/mandiri.